Zona Integritas

Semarang – Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan melakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada BBPVP Semarang pada tanggal 2-3 Mei 2024 dengan menilai Dokumen bukti pendukung Pembangunan ZI pada Lembar Kerja Evaluasi ZI Tahun 2024.

Laporan SKM Triwulan I tahun 2024 Laporan SKM Triwulan II tahun 2024 Laporan SKM Triwulan III tahun 2024 Laporan SKM Triwulan IV tahun 2024

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor 6/134/PW.06/III/2024 Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan melakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada BBPVP Semarang pada tanggal 13-15 Maret 2024, berdasarkan hasil pendampingan masih terdapat hal-hal perlu mendapatkan perhatian dan butuh perbaikan, antara lain : Dokumen bukti pendukung Pembangunan ZI perlu di-update agar lebih relevan sesuai dengan …

Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik Apa Saja …

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1  Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Semester 2 Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan 2 Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan 4

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, maka dilaksanakan penilaian kinerja yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif sehingga mampu mencapai hasil yang optimal. Diperlukan tindaklanjut terhadap hasil penilaian kinerja tersebut baik yang tercapai, melebihi target serta belum …

Dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga, setiap pegawai BBPVP Semarang dituntut untuk melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntabel, serta dengan menghindari aktifitas/kegiatan yang mengarah kepada tindakan yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku, dan benturan kepentingan.Sebagai wujud komitmen lembaga terhadap implementasi tata kelola yang baik (Good Governance), …